[inti-net] Wanita dan Kebangkitan Asia

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/21/ArticleHtmls/Wanita-dan-Kebangkitan-Asia-21052012011003.shtml?Mode=0

Wanita dan Kebangkitan Asia
Vishakha N. Desai dan Astrid S. Tuminez

Mata setiap orang sekarang terM curah pada kebangkitan Asia.
Cina, yang dulu diremehkan sebagai negeri yang miskin dan terbelakang, sekarang merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia.
India, dengan jumlah penduduknya yang besar, keunggulan ilmiah, dan gairah kewiraswastaannya, merupakan mesin pertumbuhan Asia lainnya. Tambahkan semua ini dengan jago-jago ekonomi Jepang dan Korea Selatan, serta dinamisme Asia Tenggara, maka tampaklah gambaran meningkatnya kekayaan, kepercayaan diri, dan kepemimpinan.

Namun tidak banyak wanita di Asia yang berhasil mencapai puncak kepemimpinan. Norma-norma sosial memberikan nilai yang rendah kepada wanita. Di Cina dan India saja, setiap tahun aborsi seleksi gender mengakibatkan gugurnya kelahiran 1,3 juta bayi perempuan. Tapi, bagaimanapun, wanita telah ikut memetik manfaat dari pembangunan ekonomi Asia.
Menurut Global Gender Gap Report 2001 yang diterbitkan World Economic Forum, meningkatnya kemakmuran telah menciutkan ketidaksetaraan gender di banyak negara. Wanita telah meraih kemajuan dalam bidang kesehatan, peluang ekonomi, dan pemberdayaan politik, yang bisa mereka gunakan untuk mengangkat diri mereka ke jenjang kepemimpinan di masa depan.

Lagi pula, faktor keluarga dan dinasti telah membantu menempatkan wanita pada posisi-posisi politik yang paling tinggi. Lebih banyak wanita di Asia menempati kedudukan sebagai kepala negara daripada di kawasan lain mana pun di dunia, yang beserta keberhasilan ekonominya telah mencetuskan dorongan di beberapa negara di kawasan ini untuk mengubah persepsi mereka mengenai peran, status, dan kemampuan wanita.

Data indikator kepemimpinan wanita di Asia, walaupun terbatas, menunjukkan Filipina, Australia, dan Selandia Baru konsisten berada di tempat teratas.
Dengan tambahan parameter ekonomi dan jabatan--seperti wanita pada posisi manajemen senior, tingkat promosi, remunerasi, dan kesetaraan upah--ketiga negara ini diikuti Singapura, Mongolia, Thailand, dan Malaysia.

Walaupun Asia Selatan berada paling bawah dalam kesetaraan gender dan pencapaian oleh wanita secara keseluruhan, tiga dari lima negara paling atas dalam memberdayakan wanita (Sri Lanka, Bangladesh, dan India) terdapat di kawasan ini. Negara-negara di Asia Selatan juga memimpin dalam jumlah wanita sebagai anggota parlemen (Nepal dan Pakistan); menteri wanita (Bangladesh); dan pemimpin-pemimpin wanita di tingkat pemerintahan daerah (India, Pakistan, dan Bangladesh).

Tapi naiknya wanita ke jenjang kepemimpinan karena koneksi keluarga dan dinasti tidaklah menunjukkan kesetaraan gender yang nyata. Dan walaupun affirmative action telah pula meningkatkan dengan signifikan keterwakilan politik wanita, kepemimpinan politik yang terbatas ini masih harus diwujudkan dalam sesuatu yang benar-benar menguntungkan wanita pada umumnya.

Lagi pula, walaupun pembangunan telah membawa manfaat bagi wanita, hubungan antara pembangunan manusia dan kepemimpinan wanita secara langsung tidak terwujud secara proporsional.
Beberapa ekonomi Asia yang telah mencapai tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi, seperti Jepang dan Korea Selatan, termasuk di antara negara-negara yang paling rendah dalam menempatkan wanita pada posisi manajemen senior dan dalam kesetaraan upah, remunerasi, serta pemberdayaan politik. Singapura dan Hong Kong juga menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan dalam kepemimpinan, kendati pencapaian pembangunan manusia yang tinggi di dua negara ini.

Di Asia, banyak wanita--70 persen di Jepang, 53 persen di Cina, dan 46 persen di Singapura--tidak berhasil beranjak dari posisi manajemen menengah ke manajemen senior. Wanita perlu dukungan yang lebih sistematis dalam mengejar karier ke puncak kepemimpinan tanpa menanggalkan peran mereka sebagai ibu dan pengasuh anak. Perbaikan dan kemajuan yang berarti diperlukan dalam bidang pendidikan keluarga, cuti orang tua, perawatan anak, dan perawatan orang tua serta skema pensiun yang lebih menekankan kesetaraan gender.

Pada akhirnya, norma-norma sosial dan budaya yang berurat-berakar masih merupakan rintangan yang paling sulit disingkirkan menuju naiknya kepemimpinan wanita di Asia. Suatu gerakan yang meluas diperlukan untuk mendidik masyarakat, mengubah penilaian dan persepsi mengenai wanita, serta memberikan kepada wanita suara yang lebih setara-setidak-tidaknya di dalam rumah dan di muka umum--guna memperlancar transisi menuju peran kepemimpinan tersebut.

Tapi pendidikan hanyalah sebagian dari solusi yang dikehendaki. Program affirmative action bisa mempercepat keterwakilan wanita dalam kepemimpinan, tapi diperlukan waktu untuk mengubah norma-norma sosial yang sudah berurat-berakar itu.
Namun, dengan berjalannya waktu, terbiasanya masyarakat akan kepemimpinan wanita pada tingkat lokal bisa mengurangi bias dan meningkatkan aspirasi serta pencapaian wanita-wanita muda di bidang pendidikan seperti yang terjadi di India.

Pemerintah, terutama Cina dan India, bisa meningkatkan upaya mengakhiri seleksi gender. Diperlukan lebih banyak undang-undang--dan penegakannya yang ketat--untuk mengurangi kekerasan rumah tangga terhadap wanita, dan untuk meningkatkan bargaining power wanita melalui hak milik yang lebih luas, akses memperoleh layanan hukum dan layanan lainnya, serta kebebasan yang lebih besar untuk memutuskan perkawinan.

Tapi ada alasan untuk merasa optimistis: di Pakistan dan Indonesia, contoh-con toh yang menggembirakan menunjukkan betapa kemitraan antara polisi, kelompok wanita, lembaga bantuan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat bisa memperkuat suara wanita dan dengan demikian potensi mereka untuk memberikan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah-pemerintah di Asia bisa mendorong kepemimpinan wanita pada dua bidang kegiatan ekonomi di mana wanita sudah memainkan peran yang sangat menonjol, yaitu pertanian dan usaha mandiri.Yang pasti, produktivitas dan skala di kedua bidang ini rendah, dan wanita terpaksa melakukan pekerjaan ini karena terbelenggu kemiskinan. Tapi pemerintah harus menangkap peluang memberlakukan kebijakan yang memberikan kepada wanita di sektor-sektor ini akses yang lebih besar untuk memperoleh modal, pelatihan keterampilan (misalnya dalam perencanaan anggaran dan keuangan), teknologi, dan jejaring.

Pembangunan ekonom terkait positif satu sama lain dengan kesetaraan gender. Tapi, seperti tercatat dalam World Development Report 2012 yang diterbitkan Bank Dunia, kesetaraan gender merupakan suatu nilai tersendiri, bukan cuma instrumen pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Sementara Bank Dunia menyoroti kemajuan yang dicapai wanita dalam bidang pendidikan, harapan hidup, dan partisipasi dalam tenaga kerja, ia juga menggambarkan masalah yang tetap ada, termasuk tingkat kematian anak perempuan dan wanita yang berlebihan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, disparitas di bidang pendidikan, peluang ekonomi yang tidak merata, serta ketidaksetaraan otoritas di dalam dan di luar rumah.

Sejak lahir, anak-anak perempuan di Asia menghadapi rintangan yang berarti dalam mewujudkan potensi diri mereka-terutama potensi mereka untuk mencapai jenjang kepemimpinan. Sudah waktunya rintangan-rintangan ini disingkirkan.
Memberdayakan wanita di Asia bakal membawa manfaat kepada mereka dan memperkaya seluruh kawasan ini.

HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2012.

*) Astrid S. Tuminez: Wakil Dekan (Riset) Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore; Vishakha N. Desai: Presiden Asia Society. Mereka baru saja merilis laporan Rising to the Top? A Report on Women's Leadership in Asia

[Non-text portions of this message have been removed]