Senin, 07 Mei 2012

[inti-net] 5 Hari di Jerman, Komisi I Habiskan Rp 1,14 Miliar

5 Hari di Jerman, Komisi I Habiskan Rp 1,14 Miliar
Sandro Gatra | Aloysius Gonsaga Angi Ebo
YATIMUL AINUN Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat membantah kritikan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman bahwa kunjungan kerja (kunker) ke Jerman hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kritikan itu dituding tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Kunjungan kerja itu akuntabel dan tidak terjadi penyimpangan keuangan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono menjelaskan, total pengeluaran kunker selama lima hari itu sebesar 114.873 dollar AS atau sekitar Rp 1,14 miliar. Ada 11 anggota Komisi I dari empat fraksi yang ikut, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hayono menyayangkan sikap PPI Jerman dan NU cabang Jerman yang tidak memberi kesempatan pihaknya untuk menjelaskan agenda kunker. Seperti diketahui, para pelajar Indonesia di Jerman langsung meninggalkan ruang pertemuan di Kantor KBRI seusai menyampaikan kritikan kepada rombongan Komisi I.

Hayono menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah pertemuan selama kunker seperti, mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich, serta bertemu dengan koalisi partai berkuasa dan Komisi Pertahanan Parlemen di Jerman. Pertemuan lain dengan pihak Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, dan Duta Besar RI.

Ketua tim rombongan itu menilai kritikan para pelajar di Jerman lantaran ketidaktahuan agenda kunker. Menurut dia, para pelajar mengkritik atas dasar pengalaman kunker sebelumnya yang dinilai tidak efektif, yakni ketika parlemen Jerman reses. "Apesnya, kita yang kena getahnya," ucap dia.

Mengenai kritikan perjalanan dinas, yang mengikutsertakan keluarga, menurut Hayono, hal itu tidak masalah lantaran tidak menggunakan uang negara. "Yang bawa pendamping pakai anggaran pribadi, bukan negara," kata dia.