[inti-net] Koruptor bersembunyi di balik kekuasaan

http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=150587

Koruptor bersembunyi di balik kekuasaan
Tanggal : 12 May 2012
Sumber : Harian Terbit
PADA era pemerintahan seperti sekarang, koruptor tidak bisa sembunyi di balik kekuasaan. Karena itu, siapapun yang terlibat korupsi baik dari partai berkuasa maupun tidak sangat baik bila terus diberitakan media massa sebagai kontrol sosial seperti yang terjadi terhadap wakil rakyat di DPR.

Itu dikatakan anggota dewan pembina Partai Demokrat (PD), Hayono Isman, Kamis (10/5). "Anggota DPR dipilih rakyat. DPR RI juga salah satu lembaga simbol demokrasi. Jangan DPR RI sebagai lembaga yang terus dipojokkan, tetapi anggota yang memang telah melakukan pelanggaran. Jadi, siapapun termasuk dari Demokrat jika terbukti melakukan korupsi, tidak sembunyi di balik kekuasaan," kata dia.

Tidak cukup jelas apa yang dikemukakan oleh Hayono Isman. Sebab, jika kita mencap atau memberi pernyataan seseorang itu koruptor tentu sudah melewati atau terbukti di pengadilan. Artinya tidak mungkin yang bersangkutan bersembunyi di kekuasaan mana pun. Namun praktek korupsi itu justru pada kekuasaan yang sedang berlangsung dan mereka jelas bersembunyi di balik kekuasaan. Itu sebabnya tersangka koruptor justru dicari bukti, proses maupun kaitannya.

Kita kemukakan hal ini karena jika benar kita ingin memberantas korupsi maka yang kita hadapi adalah koruptor yang justru belum terendus, belum disidik, atau belum disidang. Dan calon tersangka koruptor ini justru ada di kekuasaan yang sedang berjalan. Atau mungkin kita perlu membuat istilah baru bagi koruptor yang belum ditengarai perbuatannya. Yang jelas mereka bukan calon koruptor (sebelum ditetapkan pengadilan), tetapi mereka telah malakukan tindak pidana korupsi hanya belum terindikasi.

Dari keadaan inilah kemudian muncul tuntutan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebab, tindakpidana korupsi justru merupakan upaya pencurian kekayaan negara yang lazimnya lewat penyelewengan administrasi yang menggerogoti dan memiskinkan negara, padahal uangnya adalah uang rakyat, dan pejabatnya adalah oknum kroni pemerintah yang berkuasa.

Mereka ini bisa berada di kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Dan jelas mereka tersembunyi di bawah atau berada pada kekuasaan. Sebab, orang tersebut justru pemegang kekuasan atau pejabat, dan bukan orang yang berada di luar kekuasaan. Bahkan jika itu pegawai swasta, masyarakatpun tidak akan resah karena negaranya tidak digerogoti kekayaaan maupun wibawanya.

Beranjak dari sini, jika benar pemerintah mempunyai komitmen yang benar dan kuat untuk memberantas korupsi, maka memberantas korupsi tidak akan begitu sulit karena pemerintah bisa masuk lewat jalur birokrasi maupun rekam jejak pegawai negeri atau pejabatnya. Artinya pemerintah harus ada kemauan untuk mengecek administrasi keuangan negaranya secara ketat, terutama lewat perilaku pejabatnya dan ini bisa cross check antarsesama karyawan/pejabat.

Intinya, pemerintahlah yang harus proaktif untuk membersihkan pemerintahannya jika memang ingin yang bersih dan berwibawa. Bukan hanya mengandalkan orang dari luar insitusi pemerintahan. Jika pemerintah justru lamban bergerak, dan tidak segera mengungkap banyak kasus dari korupsi yang telah membudaya, maka publik mudah berprasangka bahwa pemerintah sengaja melindungi korupsi yang dilakukan bawahan atau aparatnya. *

[Non-text portions of this message have been removed]