itulah kesombongan para mafia & koruptor, rakyat dianggap hanyalah seperti anjing
________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/04/pesisir-biarlah-rakyat-mengongong.html
Biarlah Rakyat Mengonggong, Korupsi dana DAK pendidikan Tulungagung Tetap Berlangsung
Karena tidak pernah diusut, jadi seolah terjadi pembiaran korupsi dana
pendidikan di Tulungagung, mungkin karena punya beking yang kuat, atau
merasa bisa membayar aparat hukum, sehingga para pelaku sampai berani
menyatakan.. biarlah rakyat mengonggong.. korupsi jalan terus.. jadi
suara rakyat dianggap suaranya anjing
___________________________________________
http://wargatumpat.blogspot.com/2012/03/pesisir-biarlah-rakyat-mengonggong.html
Karena sejak dahulu tidak pernah ada tindakan dari aparat hukum dalam
kasus korupsi dana pendidikan Tulungagung, maka korupsi dilakukan terus
menerus dan turun menurun.
hal menarik dari beberapa berita dibawah
ini adalah pernyataan dari aparat hukum, bahwa mereka kesulitan
menggali keterangan, meski ada alat bukti berupa hasil pemeriksaan BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan).. lho kok malah menghargai pada orang yang
enggan memberi keterangan dalam penyidikan, dengan alasan pemberi
keterangan masih aktif pegawai negeri dan takut pada atasannya. Akhirnya
kasus tidak ada kabar lebih lanjut.
Apakah karena pelaku punya beking kuat, sehingga kasus tak berlanjut?
Hal ini bisa membuat pelaku tidak jera, bahkan dengan arogan akan terus
mengulang2 korupsi, karena mungkin pejabat yang korup dan pelaku
beranggapan, yang penting aparat dapat bagian.. maka korupsi akan aman.
Maka timbul arogan, karena merasa bisa membayar aparat, maka biarlah
rakyat mengongong.. korupsi jalan terus...
gedung sekolah rusak parah terus, meskipun ratusan milyar telah digelontorkan untuk perbaikan sekolah
bangku sekolah hancur terus meski tiap tahun dapat dana ratusan milyar
untuk beli bangku baru, karena yang terjadi bukan beli baru, tapi barang
lama diperbaiki & dicat baru.
sarana pengingkatan mutu seperti buku, peraga pendidikan dan komputer mendapat barang jelek dengan harga mahal...
meski didemonstrasi masyarakat Tulungagung, karena arogan bahwa aparat
akan diam karena sudah dapat bagian, maka para pejabat dan pelaku
memakai peribahasa
BIARLAH PENDIDIKAN HANCUR, BIARLAH RAKYAT MENGONGGONG.. KORUPSI BERJAMAAH TETAP BERLANGSUNG
______________________
http://www.prigibeach.com/?soda=YmFjYV9iZXJpdGE%3D&pan=MzI2MQ%3D%3D
Senin, 05 April 2010 00:49:31 Wib
Tulungagung : Kasek Bungkam, Polisi Buntu
Penyelidikan Mark-Up Mebelair SD Tulungagung (prigibeach.com/Jpos)
Upaya polisi mengungkap dugaan mark-up proyek mebelair Dinas
Pendidikan (Diknas) Tulungagung, tampak menemui jalan buntu. Itu
disebabkan sejumlah kepala sekolah (kasek) yang dimintai keterangan di
mapolres memilih bungkam alias tutup mulut.Seperti disampaikan
Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui Kasatreskrim AKP
Mustofa kemarin. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak ini
mengatakan, kasek hanya sebagai saksi dugaan proyek mebelair yang
merugikan keuangan negara Rp 512 juta. Meski begitu mereka terkesan
ketakutan."Memang tidak semua kasek penerima bantuan yang kami
periksa. Hanya perwakilan saja. Tapi ya itu tadi. Semuanya bungkam
karena ketakutan," tutur mantan Kasatreskrim Polres Blitar ini.AKP
Mustofa melanjutkan, akibatnya polisi kesulitan menggali keterangan
untuk mengungkap mark up proyek yang bersumber dana alokasi khusus (DAK)
2007 itu. Namun pihaknya tetap menghargai sikap yang diambil oleh
kasek. "Kami dapat memaklumi sikap mereka. Mungkin karena masih aktif
menjabat sebagai pegawai negeri, mereka memilih bungkam," terangnya.Meski
gagal, AKP Mustofa menjamin penyelidikan polisi jalan terus. Saat ini
harapan polisi hanya tertumpu pada laporan data hasil audit BPK.
Sayangnya, hasil audit BPK pun bersifat global. Tidak tertulis secara
terperinci item yang diduga digelembungkan oleh dua rekanan."Repotnya
ya itu, dalam laporan hasil audit BPK tidak ditulis secara rinci. Kami
harus metani (mengurai, red) satu per satu agar semuanya jelas,"
tuturnya.Satu lagi yang menjadi catatan polisi. Yakni terdapat
bukti tanda kesepakatan proyek atau addendum. Intinya, pihak rekanan
bersedia mengganti jika dalam proyek tersebut ditengarai bermasalah."Apalagi
pihak rekanan sudah mengganti kekurangan dan kesalahan sesuai dengan
ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh BPK. Otomatis rekanan pasti
merugi," kata AKP Mustofa.Seperti diberitakan sebelumnya, dua
adik pejabat teras di Pemkab Tulungagung mendapat proyek mebelair untuk
79 SD sebesar Rp 869 juta. Ditengarai proyek pada 2007 itu bermasalah.
Ada dugaan mark up hingga Rp 512 juta.Itu berdasar laporan BPK
yang diungkapkan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo. Polisi pun
menyelidiki kasus ini. (tri/her/Jpos)
______________________________ ___
http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088%3Amafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156%3Ahukum-a-investigasi&Itemid=114
Mafia Pendidikan Sebut Marwan Effendi Sebagai Beking
suaramandiri.com (Surabaya) - DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan di
beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan
korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia
pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang
menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman
menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang
menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang
diklaim sebagai beking.
Siaran pers yang dikeluarkan Panggung
(Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia
proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk
dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan.
Tanggal
17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala
Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Tulungagung (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi
Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari
Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya.
Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan
mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan
rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung.
Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau
rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan.
Inggarwati
menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika
dilaporkan LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan
Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri
ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak
akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan
(Jamwas, red).
Dibeberapa daerah peningkatan mutu pendidikan
yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada
mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai
dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan
spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman saja.
"Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi
dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah
DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan
Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan
menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan
tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur
dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi
jabatan ataupun juga mendapat setoran rutin darinya," ungkap aktivis
LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung
di Hotel Majapahit.
Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang mengaku
suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia kain dan
seragam untuk pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa
Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri tersebut,
meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan,
tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking Ketua Kadin Jawa
Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat hukum.
Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming – imingi
pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai
proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak
melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan
dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa
Timur. Yudha
______________________________ __________
Harian Bhirawa
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AJD076KH_VQ8J%3Awww.harianbhirawa.co.id%2Fkasus%2F36637-tuntut-koruptor-pemkab-dihabisi+abaikan+korupsi+dak+pendidikan+tulungagung&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id
Tuntut Koruptor Pemkab Dihabisi
Sunday , 18 September 2011 19:48 Media Online Bhirawa
Tulungagung, Bhirawa
Sedikitnya seratusan massa pengunjuk rasa yang menamakan diri Komunitas
Tulungagug satu, Jumat (16/9), melakukan aksi unjuk rasa di depan
Kantor DPRD dan Patung Kartini sekitar Alun-Alun Kota Tulungagung.
Mereka menuntut agar para koruptor di tubuh pemkab setempat dihabisi.
Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian warga yang saat itu
melintas di seputaran Alun-Alun. Apalagi gabungan berbagai elemen
masyarakat Kota Marmer itu juga menyuguhkan atraksi teatrikal yang cukup
memikat.
Koordinator aksi, Zainul Fuad, seperti yang tertulis dalam
selebaran yang disebar ke publik, menyatakan sudah tidak asing lagi
jika setiap kali ada persoalan kasus yang identik dengan keuanga daerah
di tubuh Pemkab Tulungagung hanya diselesaikan dengan cara politis.
"Salah satu contohnya DAK Pendidikan yang diduga penuh intrik rekayasa,"
katanya.
Selanjutnya, dia menyatakan hal itu kini seharusnya
menjadi pekerjaaan rumah (PR) bagi penegak hukum untuk tidak berpangku
tangan saja. Terlebih dari hasil pemberitaan media lokal dan nasional
tidak sedikit yang berhasil mengendus aroma busuk dugaan praktik korupsi
tersebut.
Pantaua Bhirawa, aksi unjuk rasa yang dikawal aparat
kepolisian ini berlangsung tertib. Mereka langsung membubarkan diri
begitu usai mementaskan drama teatrikal. Sebelumnya, Zainul Fuad juga
membacakan tuntutannya secara lengkap. Selain meminta koruptor dihabisi,
dia menuntut agar jangan libatkan pegawai afkiran untuk menata
birokrasi, adanya transparansi anggaran, adili mafia DAK, pendidikan
murah , kesehatan murah dan jangan politisir kasus. [wed]
______________________________ _____________
http://jurnal-korupsi.com/2011/12/beritanusantara-korupsi-dana-dak.html
Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung Dilaporkan
Kepada Yth
1. Bupati Tulungagung
2. DPRD Tulungagung
Dengan Hormat,
bersama ini kami sampaikan laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan beserta tim teknis serta panitia pengadaan, dalam
pengadaan buku dan peraga pendidikan untuk SD yang didanai oleh dana
APBN, yakni dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2010, yang dilaksanakan
pada tahun 2011. Adapun yang kami adukan adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan buku SD
Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan nilai Rp. 11,597 milyar ini, buku
yang disuplai pelaksana pekerjaan, patut diduga bukunya tidak sesuai
dengan petunjuk teknis DAK 2010. Yakni,
a. Buku yang disuplai
bukan buku baru sebagaimana ketentuan juknis DAK 2010. Dalam juknis
disebutkan bahwa buku harus buku baru dengan ketentuan bahwa nomor SK
pengesahan dari pusat perbukuan/ pusat bahasa/ kementrian agama, harus
tercetak disampul belakang buku. Juknis DAK 2010 memuat ketentuan
seperti itu, karena untuk menghindari diterimanya buku2 lama/ buku
bekas/ buku sisa cuci gudang. Dimana hanya cetakan terbaru yakni minimal
cetakan tahun 2010 yang akan diterima oleh sekolah.
Tetapi di
Tulungagung, patut diduga yang diterima oleh dinas pendidikan untuk
didistribusi ke sekolah, adalah bukan buku baru, ini bisa dilihat bahwa
buku yang diterima dinas pendidikan dan dikirim kesekolah2 diduga
adalah buku lama/buku bekas/ barang cuci gudang. Indikasi ini bisa
dilihat dari fisik buku, banyak buku yang tampak terlihat mata, terlihat
sebagai buku lama, dan itu juga bisa dilihat bahwa nomor pengesahan
dari pusat perbukuan/ pusat bahasa/ kementrian agama, bukan dicetak,
tapi hanya ditempeli stiker atau kertas yang diprint lalu ditempel
dengan selotip.
b. Dalam juknis DAK pendidikan 2010, tegas
memuat, bahwa jumlah halaman dari tiap buku adalah minimal 48 halaman.
Tapi yang diterima oleh dinas pendidikan untuk dikirim kesekolah patut
diduga banyak buku yang jumlah halamannya kurang dari 48 halaman.
c. Dalam juknis DAK pendidikan 2010, tegas memuat tentang aturan warna,
dan jenis kertas, yakni HVS 70 gram, patut diduga misalnya dalam satu
jenis saja, yakni jenis kertas buku2 yang diterima dinas pendidikan
untuk dikirim kesekolah2, banyak yang kertasnya bukan HVS 70 gram, ada
yang kertasnya kertas cd dan ada yang kertas tipis HVS 60 gram
d. Pertanyaannya kenapa oleh dinas pendidikan hal semacam ini dibiarkan
dan diterima, seolah2 semua bukunya telah memenuhi syarat? Padahal jika
hal itu terjadi, berapa banyak kerugian negara yang bisa ditimbulkan,
karena dugaan mengurangi kualitas dari buku, jumlah halaman, apalagi
jika benar adanya, banyak yang merupakan buku lama/buku bekas/ barang
stok lama cuci gudang?
e. Untuk itu kami menyarankan, jika buku
yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam dalam
juknis DAK pendidikan 2010, sebaiknya barang tidak diterima dan tidak
dilakukan pembayaran. Jika ternyata kemudian barang diterima dan seolah2
sudah sesuai peraturan, dan dilakukan pembayaran, maka sangat kuat
adanya indikasi tindak pidana korupsi atau upaya merugikan keuangan
negtara lainnya, yang dilakukan oleh dinas pendidikan bekerjasama dengan
penyedia barang
2. Pengadaan alat peraga pendidikan SD, senilai Rp. 7,440 milyar
a. Dalam proses pelelangan sebenarnya tampak jelas adanya dugaan
rekayasa untuk memenangkan calon tertentu meskipun calon tersebut diduga
tidak bisa memenuhi persyaratan substansial dari dokumen
pelelangan/RKS. Malah ada peserta yang bisa memenuhi persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam dokumen pelelangan, digugurkan karena
alasan tidak substansial. Hal ini bisa dilihat dari sanggahan maupun
somasi dari peserta2 lelang kepada panitia dan bupati Tulungagung, yang
juga disampaikan kepada wartawan.
b. Dalam pelaksanaan
pekerjaan, barang yang dikirim oleh pemenang lelang (penyedia barang)
yang dimenangkan oleh panitia, patut diduga tidak sesuai dengan barang
yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yang ditawarkan oleh penyedia
barang tersebut, serta syarat2 administrasi dan teknisnya yang
dipersyaratkan dalam dokumen lelang/RKS. Dalam hal ini ada dugaan kuat
bahwa barang yang disuplai kesekolah, diganti dengan barang lain dengan
barang yang kualitasnya under-spec dan yang spesifikasinya tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam juknis DAK pendidikan 2010
maupun persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pelelangan/RKS.
c. Untuk itu, jika hal ini terjadi, maka seharusnya barang tidak
diterima dan tidak dilakukan pembayaran. Tapi jika diterima dan dibuat
seolah2 sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka sangat kuat
adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindakan lain untuk merugikan
keuangan negara.
Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih
Jakarta, 27 Desember 2011
Hormat kami,
LSM Orang Kita
Aji. M
[Non-text portions of this message have been removed]
Kunjungi situs INTI-net
http://groups.yahoo.com/group/inti-net
Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
http://tionghoanets.blogspot.com/
Tulisan ini direlay di beberapa Blog :
http://jakartametronews.blogspot.com/
http://jakartapost.blogspot.com
http://indonesiaupdates.blogspot.com
*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*
0 komentar:
Posting Komentar