[inti-net] Masyarakat Rentan Konflik

http://www.shnews.co/detile-1988-masyarakat-rentan-konflik.html

Masyarakat Rentan Konflik
Junaidi Hanafiah | Jumat, 18 Mei 2012 - 16:03:30 WIB

(dok/antara)Legitimasi negara merosot, kekerasan terjadi dari Aceh hingga Papua.
JAKARTA - Aksi kekerasan marak terjadi di sejumlah tempat sepanjang pekan ini, dari Aceh hingga Papua. Pemicunya bisa beragam, tapi akar masalahnya adalah merosotnya legitimasi negara di hadapan publik.

Di Aceh, dua orang tewas ditembak orang tidak dikenal, Rabu (16/5) dini hari, di kawasan Kuta Blang Kabupaten Bireun. Motif penembakan yang menewaskan Sekretaris Partai Aceh Lhokseumawe Sukri bin Abdullah dan pengusaha Cut Yeti tersebut belum diketahui.

Polda Aceh mengatakan penembakan tersebut tidak terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun diakui pelaku sangat profesional dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK 47. "Jenis senjata yang digunakan diketahui dari selongsong peluru yang ditemukan oleh petugas," ungkap Kabag Humas Polda Aceh Kombes Pol Gultav Leo Gustav.

Di Ambon, Kamis (17/5) dini hari sekitar pukul 03.00 WIT, ledakan bom di tiga tempat berbeda mengagetkan warga Kota Masohi. Ledakan bom tersebut meledak di depan rumah Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Malteng Aziz Sangkala, gedung DPRD Kabupaten Malteng dan Kantor Bupati Malteng. Ledakan bom rakitan tersebut tidak memakan korban, namun ditengarai terkait ricuh jelang persiapan pilkada.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku AKBP Johanes Huwae, Jumat (18/5), menduga ledakan bom di Masohi akibat tidak terakomodasinya keinginan salah satu kandidat untuk menunda pelaksanaan pilkada putaran kedua hingga usai digelarnya acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV tanggal 8-19 Juni. "Itu sudah pasti riak-riak kandidat yang tidak terakomodasi," ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (15/5), Ambon juga sempat rusuh saat digelar acara arak-arakan peringatan HUT Pattimura. Rusuh ini dipicu perkelahian antarwarga. Sebanyak 44 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Polisi lamban menangani karena sempat terkelabui informasi palsu yang mengatakan rusuh akan terjadi di lokasi yang berbeda.

Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff, hari ini, meminta Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak memberikan izin keramaian jelang pelaksanaan MTQ.

"Saya minta Polres Ambon tidak mengeluarkan izin keramaian kepada masyarakat. Langkah ini guna mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan saat pelaksanaan MTQ tingkat nasional itu," katanya.

Di Papua, seorang tukang ojek, Arkilaur Refwutu (48), tewas ditembak orang tak dikenal, Kamis pagi, saat mengantar penumpang di Kampung Yalinggua, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Korban ditembak di bagian muka sehingga langsung tewas di tempat kejadian. Setelah dilakukan visum oleh dokter, atas izin keluarga korban, Arkilaur Refwutu akan dimakamkan di Mulia.

Direktur Reserse Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Pol Wachyono mengatakan Polres Puncak Jaya saat ini sedang melakukan olah TKP, dan visum atas luka yang dialami korban. "Kami juga sedang mencari proyektil yang bersarang di tubuh korban. Dari proyektil tersebut akan dikirim ke labfor, setelah itu baru diketahui senjata apa yang dipakai oleh pelaku," ungkapnya.

Legitimasi Negara Merosot

Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito melihat maraknya kekerasan antarmasyarakat akhir-akhir ini terjadi akibat kemerosotan legitimasi negara, baik di tingkatan eksekutif, parlemen, maupun penegak hukum. "Ini memunculkan reaksi balik dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil dalam kondisi rentan. Pemicunya bisa pilkada atau pemekaran atau lainnya," ungkapnya.

Kasus-kasus, seperti yang terjadi di Aceh, Ambon, atau Papua tersebut, menurut Arie, akan terjadi lagi secara beruntun, jika negara tidak membenahi performa di hadapan masyarakat. "Harus ada tindakan dan policy yang membuat rakyat percaya. Contoh, kalau ada korupsi ya dituntaskan. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia), seperti Mesuji dan Bima, juga harus tuntas diselesaikan," katanya.

Sementara dari sisi masyarakat harus dibangun kesadaran agar tidak gampang terjebak dan terprovokasi oleh isu-isu agama maupun etnis. "Konflik struktural jangan sampai jadi konflik kultural sehingga meunculkan bentrok antarkelompok," kata Arie.

Dalam hal inilah peran tokoh masyarakat, baik pemimpin adat maupun agama, menjadi penting agar masyarakat juga tidak mudah dimobilisasi elite politik lokal maupun nasional. (Izaac Tulalessy/Ant/Fransisca Ria Susanti)

[Non-text portions of this message have been removed]